Lagi mau selesai belajar mengenai Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Depdagri mengeluarkan lagi Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mengimplentasikan  Kepmendagri RI  59 tahun 2007   mulai pada tahun anggaran 2008 ini. maka langaka awal yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai melalu Badan Pegelolah  Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten Paniai mengelar acara sosialisasi.  Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kabupaten Paniai, sabtu (17/5) lalu.

Acara sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Paniai, Hendrik Mustamu SE, didampingi oleh Kepala BKKD, Drs.Irenius Adii,MT dan Kapala Bidang Anggaran BKKD, Erni.dihadiri oleh setiap pimpinan SKPD dan Pemgang Kas masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

Kata sambutan Asisten II mengatakan,   Ada beberapa perubahan yang signifikan terutama dalam masalah perencanaan dan kodefikasi rekening dalam penganggaran, serta perubahan format lampiran SPD dan SPP.

Kata Mustamu, Sebelumnya Mendagri juga mengeluarkan Peraturan Mendagri No. 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Namun dengan adanya Permendagri 59/2007 ini tak ayal lagi kita  (Pemda Paniai) harus menyiapkan diri untuk melakukan migrasi dan konversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lalu bagaimana solusi untuk Mengaplikasikan Permendagri 59 tahun 2007 secara cepat? Selangkapnya akan dibeberkan oleh Kepala Satker BKKD dan Kepala Bidang Anggaran, namun yang akan diperjelaskan seputar mekanisme dan prosedur pengunaan angaran daerah.

Usai arahan dari Asisten II, dilanjutkan dengan  sosialisasi secara mendetail  tetang pengelolahan kekuangan daerah berdasarkan kepmen 59 tahun 2007.  dalam sosialisasi itu mengupas tuntas seputar sistim dan prosedur pencairan dana dan pembagian tugas dalam pengunaan anggaran tiap SKPD termasuk tugas penguna angaran salaku kepala SKPD.

Yang paling bertanya banyak oleh sejumlah SKPD seperti  Dinas Pariwisata, Bapedalda dan Dinas Pertambangan adalah seputar mekanisme dan prosedur pengunaan  uang persediaan (UP). Akhirnya acara sosialisasi yang dimulai pada pukul 8.30 wit itu berakhir pada pukul 14.30 wit dan ditutup secara resmi oleh Asisten Setda Paniai. Hendrik Mustamu,SE. (Rb2)